Sumbawa Barat . Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Sumbawa Barat melaksanakan penilaian Lomba Tiga Pilar tingkat Polres di Kantor Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 Wita tersebut dipimpin Kasat Binmas Polres Sumbawa Barat AKP Anang Ma’ruf bersama anggota Sat Binmas. Penilaian ini menjadi bagian dari upaya mendorong penguatan sinergi Tiga Pilar di tingkat desa, yakni pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.
Kapolres Sumbawa Barat AKBP Rendy Andy Julikhlas, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas IPTU Anak Agung Made Subrata, menyampaikan bahwa kegiatan penilaian tersebut juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan koordinasi Tiga Pilar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Kanit Binmas Polsek Sekongkang, anggota Bhabinkamtibmas Desa Tongo, serta Kepala Desa Tongo, Idham Halid, S.Pi.
Dalam arahannya, AKP Anang Ma’ruf menekankan pentingnya meningkatkan sinergitas antara kepala desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa. Ketiga unsur tersebut diharapkan terus bekerja sama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif.
Ia juga mengingatkan agar sejumlah kekurangan yang ditemukan selama proses penilaian segera dilengkapi sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan tugas Tiga Pilar di desa.
Sementara itu, Kepala Desa Tongo, Idham Halid, S.Pi., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Polres Sumbawa Barat, khususnya Kasat Binmas AKP Anang Ma’ruf beserta anggota, atas kunjungan dan pelaksanaan penilaian di Desa Tongo.
“Kami selalu berupaya menjaga sinergitas Tiga Pilar agar tetap terjalin dengan baik. Harapannya, Desa Tongo senantiasa dalam keadaan kondusif sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujarnya.
Melalui kegiatan penilaian Lomba Tiga Pilar tersebut, diharapkan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa semakin kuat dalam mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
Berita Terkait
4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
